Kadin menyebut revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 oleh Anies Baswedan tidak sah karena dilakukan setelah 21 November 2021.
Kadin menyebut revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 oleh Anies Baswedan tidak sah karena dilakukan setelah 21 November 2021.